Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada Masrul Maas : Tidak Berlaku untuk Dharmasraya

Dharmasraya -Dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar membuat partai berlambang pohon beringin ini terancam tak ikut 204 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Tidak bisa partai Golkar ikut Pilkada, justru mendapat bantahan dari DPD Partai Golkar Dharmasraya. Melalui Ketua DPD Partai Golkar H Masrul Maas membantah, jika Golkar Dharmasraya tidak bisa ikut Pilkada. Sebab menurut H Masrul Maas, DPD Dharmasraya tidak ikut-ikutan konflik yang terjadi dipusat bahkan saat ini DPD Golkar Dharmasraya masih satu kepemimpinan dan tidak ada dualisme kepemimpinan."Dualisme kepemimpinan itu hanya ada dipusat,"jelasnya.

Kata Ketua DPRD Dharmasraya ini, Golkar Dharmasraya masih bisa ikut Pilkada meski masalah dualisme kepemimpinan Golkar dipusat belum kunjung usai. "Kita tetap bisa mengajukan calon untuk ikut Pilkada, dualisme kepemimpinan Golkar tidak berlaku untuk Dharmasraya,"tegasnya.

Ketika ditanya, jika sampai waktu yang ditentukan dualisme kepemimpinan pusat tidak kunjung usai sampai proses pilkada Dharmasraya berlangsung. H Masrul Maas tetap bertahan dengan komitmennya bahwa konflik dualisme kepemimpinan golkar tidak sampai ke Dharmasraya. "Kita tetap satu sampai saat ini, jadi kita tidak ada masalah,"jelasnya.

H Masrul Maas juga menjelaskan, dimana DPD Partai Golkar Dharmasraya sampai saat ini tetap solid dan akan membuka pendaftaran calon bupati setelah ada intruksi dari DPD Golkar Provinsi. "Kita masih menunggu intruksi, setelah intruksi turun dan setelah revisi perppu disahkan. kita akan langsung tancap gas,"tandasnya. 
Seperti yang diberitakan beberapa media nasional dan group Dharmasraya Ekpres Jawa Pos group, dimana dengan adanya dualisme kepemimpinan  Partai Golkar saat ini membuat Partai Golkar tidak bisa ikut Pilkada di 204 pilkada di Indonesia yang akan diadakan secara serentak tahun 2015 ini.

Seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Akbar Tandjung. 

“Seandainya masih ada dua kepengerusan, maka tidak mungkin kami akan mencalonkan karena KPU juga tidak akan memperbolehkan,” kata Akbar pada sejumlah wartawan, Sabtu.

Kekhawatiran ini, lanjut Akbar juga disampaikan oleh seluruh anggota Partai Golkar yang turut dalam rapat konsolidasi ini. Diantaranya adalah Bupati Malang Rendra Kresna; Bupati Gresik Sambari Halim; dan anggota DPR RI, Ridwan Hisjam.

Mereka juga khawatir dualisme ini menganggu kinerja partai, termasuk pencalonan mereka. Oleh karena itu, mereka juga menginginkan agar kedua kubu ini segera islah, atau berdamai.  Salah satu caranya adalah dengan menggelar Munas bersama.

Menurutnya Munas bersama bisa berjalan dalam waktu 1 sampai 2 bulan saja. Ini disebabkan fokusnya hanya untuk memilih ketua umum yang baru. Begitu juga biayanya, menurut Akbar biaya menggelar Munas Bersama tak terlalu mahal, dibandingkan melalui proses pengadilan seperti kini.

“Ini saran saya sebagai wantim yang ditujukan kepada DPP Golkar dari pusat sampai daerah,” kata mantan Ketua DPR RI ini. (ss/jpnn/net)