Entaskan Kemiskinan Melalui Beberapa Program

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mengentaskan kemiskinan telah banyak berbuat untuk masyarakat Dharmasraya terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, berbagai macam kegiatan dilakukan sehingga dari awal kepemimpinan Ir H Adi Gunawan MM dan H Syafruddin R dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2010 hingga saat ini penurunan angka kemiskinan sangat signifikan bahkan telah melebih target RPJM.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Dharmasraya Ekspres, dimana pada tahun 2010 angka kemiskinan Dharmasraya berada pada angka 10,56 persen, namun di tahun 2013 angka kemiskinan turun menjadi 8,83 persen.

"Penurunan ini cukup signifikan, bahkan ini sudah melebihi target dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah tahun 2015, yang menargetkan angka kemiskinan di angka 9,89 persen," terang Ridwan Jaya, kepada Dharmasraya Ekspres beberapa waktu lalu.

Keberhasilan ini katanya, tentu tidak lepas dari sinergi antar instansi yang secara keroyokan mengatasi persoalan kemiskinan dan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, melalui program-program kerja yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Serta dukungan dana mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Pada tahun 2013 saja, kata Ridwan, tidak kurang dari Rp 70,1 milyar dana dikucurkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Dan itu tersebar di sejumlah SKPD, yang diimplementasikan dalam berbagai program kerja yang terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, dengan kondisi anjloknya harga sawit dan getah karet saat ini, ada kemungkinan angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya cenderung naik. Karena memang, 75 persen kehidupan perekonomian masyarakat Dharmasraya bergantung pada hasil sawit dan karet. "Sehingga harga komoditi andalan ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat kita," ulasnya.

Namun demikian, menurut Ridwan, mengentaskan kemiskinan ini sebenarnya tidaklah sulit, sepanjang masyarakat mau merubah nasibnya. "Pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah sangat intens dalam hal pengentasan kemiskinan ini. Karena memang itu sudah menjadi cita-cita bersama. Sekarang tergantung masyarakatnya, mau atau tidak merubah nasibnya. Pemerintah pasti akan terus mendorong melalui berbagai program kerja. Namun terkadang kita memang juga perlu meransang agar masyarakat mempunyai mental dan semangat untuk merubah diri. Karena memang, masyarakat tidak akan bisa berubah kalau dia sendiri tidak punya mental dan semangat untuk berubah menjadi baik," imbuhnya.

Adapun sejumlah program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah, khususnya melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnosnakertrans) diantaranya adalah pemberdayaan fakir miskin, komoditas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah sosial lainnya. "Dimana, selama empat tahun terakhir, jumlah anggaran yang dikucurkan untuk program ini telah mencapai Rp 2,775 milyar. Dengan rincian, Rp 2,65 milyar dana APBN, dan Rp 125 juta dana APBD," ujar Kabid Sosial Dinsosnakertrans, Elpa Handayani.

Ia menambahkan, program tersebut terbagi dalam 4 kegiatan, yakni penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui KUBE (kredit usaha bersama). Kegiatan yang memberikan modal usaha bagi keluarga miskin ini telah menjamah 2.050 kelompok, dengan kucuran dana Rp 20 juta perkelompok. Dimana satu kelompok terdiri dari 20 anggota.

Kegiatan berikutnya adalah fasilitasi tim koordinasi pengelolaan dan operasional raskin, dengan sasaran 9.566 rumah tangga miskin. Kemudian kegiatan program keluarga harapan yang disingkat dengan PKH, dengan sasaran 1.885 rumah tangga sangat miskin. Dan juga ada kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS, yang telah berhasil mengirim 15 orang untuk mengikuti pelatihan di PSBR Padang Panjang.

Program selanjutnya adalah, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang terbagi dalam 5 kegiatan. Diantaranya, pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat lanjut usia, dengan total dana mencapai Rp 72 juta yang bersumber dari APBD. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, lembaga kesejahteraan sosial anak dengan dana Rp 60 juta dari APBN, serta santunan bagi anak yatim setiap tahunnya dengan sasaran 550 anak pertahun, dengan jumlah anggaran yang telah mencapai Rp 330 juta.

Tidak hanya itu, juga ada program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dan jaminan sosial untuk penyandang cacat. Dimana dalam program ini, pemerintah telah menyalurkan dana senilai Rp 142 juta, Rp 72 juta dari APBN dan Rp 72 dari APBD. Serta program UPSK atau pelayanan rehabilitasi sosial, dengan sasaran 115 orang. 100 diantaranya untuk anak cacat, dan 15 lainnya untuk pelatihan keterampilan.

Selain intansi pemerintahan, Badan Amil Zakat (BAZ) selaku lembaga pengelola dana zakat juga turut berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya. Menurut Ketua Umum BAZ Kabupaten Dharmasraya, Drs Irsyad MM, sejumlah program pun telah digulirkan BAZ untuk menanggulangi kemiskinan dan permasalahan sosial di Ranah Cati Nan Tigo.

Sejumlah program yang telah dilucurkan BAZ itu diantaranya adalah memberikan beasiswa bagi siswa miskin, bantuan bagi para da'i dan guru honorer, dan juga bantuan bagi para mu'alaf.

Salah satu warga Kecamatan Timpeh, Syamsurizal saat dikonfirmasi Dharmasraya Ekspres membenarkan hal itu, dimana program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah dapat dirasakan oleh masyarakat. “Warga kita sudah banyak yang mendapat program dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, Alhamdulillah banyak dari warga kita yang saat ini lepas status dari warga miskin,”tegasnya.

Kata Syamsurizal yang juga kepala Jorong ini mengatakan, program yang telah dilakukan oleh pemerintah harus dilanjutkan apalagi beberapa kegiatan sudah sangat dirasakan oleh masyrakat. “Program ini harus dilanjutkan,”tandasnya. (tim)