DPRD Berharap Anggaran 2015 Tidak Terjadi Silpa

Pihak legislatif meminta agar serapan anggaran 2015 maksimal. Tampak suasana rapat pembahasan APBD di gedung DPRD beberapa waktu lalu./dok/dhameks

DHARMASRAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) tahun anggaran 2015 telah disahkan oleh DPRD Dharmasraya bulan Desember tahun 2014 lalu. Evaluasi Gubernur Sumatera Barat pun telah usai dilaksanakan, dan program-program yang tercantum dalam dokumen SKPD sudah bisa dilaksanakan hingga Desember tahun ini.

Untuk itu pihak eksekutif menyarankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Dharmasraya untuk memaksimalkan serapan anggaran. DPRD tidak ingin adanya silpa anggaran karena tidak terealisasinya program.

”Kami sarankan SKPD mempercepat serta memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Jangan sampai serapan anggaran tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Artinya serapan anggaran harus lebih baik,” ungkap anggota DPRD Dharmasraya, Yosrizal, kepada Dharmasraya Ekspres kemarin.

Menurutnnya, memaksimalkan serapan anggaran sudah kewajiban pihak SKPD selaku pengguna anggaran. Terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Jangan sampai terjadi silpa karena minimnya serapan anggaran,” kata Yos.

Senada Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, St.Budi Sanjoyo, mengatakan, beberapa tahun terakhir SKPD menyumbang silpa karena tidak optimalnya realisasi anggaran.

“Maka dari itu kami menghimbau pada semua SKPD untuk menyesuaikan, serapan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan perencanaan serta pengajuan yang dibuat dan yang telah disetujui oleh pihak legislator dan eksekutif,” sarannya.

Menurut Budi, biasanya yang menjadi kendala minimnya serapan anggaran pada SKPD adalah terhambatnya pelelangan di LPSE, kegiatan yang belum terlaksana dan pencairan atau penagihan yang belum dilakukan oleh pihak ketiga.

“Biasanya serapan anggaran maksimal terdapat dan terbanyak pada belanja langsung (gaji pegawai-red). Sementara belanja tidak langsung realisasinya minim. Kami ingin tidak ada lagi silpa karena minimnya serapan, atau tidak maksimalnya serapan anggaran SKPD,” tandasnya.(ra)