![]() |
| Suasana rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Dharmasraya di ruang sidang utama DPRD ./roni/dhameks |
DHARMASRAYA - Cita-cita pemekaran Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi daerah otonomi baru telah diupayakan pemerintah daerah dan masyarakat, dan itu tidak sia-sia. Sebagian diantaranya sudah menjadi kenyataan. Meski begitu cita-cita pemekaran belumlah usai. Masih dibutuhkan karya-karya nyata serta sentuhan tangan-tangan terampil dari anak negeri.
Dalam kurun waktu 11 tahun pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, dapat digambarkan bahwa pada tahun 2004 awal pemekaran memperoleh dana dalam bentuk Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) senilai Rp 12,3 miliar. Dan di tahun 2005, APBD hanya berjumlah Rp 111 miliar, sementara pada APBD tahun 2015 ini telah mencapai Rp 772 miliar lebih. Artinya, telah mengalami kenaikan sebesar 700 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2005 lalu.
“Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan Dharmasraya pada tahun 2005 adalah 13,01 persen menjadi 7,4 persen di tahun 2013. Atau turun dari 20.500 jiwa menjadi 16.420 jiwa,” ungkap Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan, dalam rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Dharmasraya ke-11 yang dilangsungkan di ruang sidang utama DPRD Dharmasraya, Rabu (7/1).
Dikatakannya, turunnya angka kemiskinan itu sebagai dampak positif dari pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah. Antara lain penyelenggaraan PNPM, program bedah rumah, beasiswa bagi keluarga miskin, pelaksanaan KUBE, pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, bantuan ternak, bibit dan kolam ikan bagi keluarga petani, sekaligus pemasangan listrik rumah bagi keluarga tidak mampu serta program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
Untuk urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah juga telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah membangun beberapa infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, mulai dari SD, SLTP, dan SLTA. Di samping itu, sarana perekonomian seperti pasar tradisional, pasar ternak, pasar lelang karet, perbaikan drainase, pembangunan tempat pembuangan sampah dan pembangunan jaringan listrik serta sarana lainnya.
Pada urusan ke-PU-an, saat ini telah dibangun jalan kabupaten sepanjang 1.035,72 kilometer, yang terdiri dari jalan aspal sepanjang 321,66 kilometer, jalan kerikil sepanjang 56,06 kilometer dan jalan Tanah sepanjang 158 kilometer. Selain itu, juga dibangun jembatan sebanyak 216 unit yang menghubungkan antar daerah. Pembangunan jalan produksi yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, pada tahun 2010 yang hanya sepanjang 15 kilometer, namun pada tahun 2014 jalan produksi tersebut, telah mencapai 116 kilometer. Di samping itu, juga dibangun jalan usaha tani yang sampai kini telah dibangun 37 kilometer.
“Sementara untuk memenuhi kebutuhan akan daya listrik, Pemkab juga telah membangun jaringan listrik hampir di seluruh wilayah nagari, yang belum dialiri listrik, hanya tinggal beberapa jorong,” jelas Bupati.
Kemudian untuk urusan pendidikan, pemerintahan daerah juga telah menyempurnakan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga lanjutan atas. Saat ini ada 152 unit SD/MI, 46 unit SMP/MTs dan 25 unit SMA/SMK/MA. Pada pendidikan tinggi, juga telah dibangun dan didirikan Akademi Komunitas, Kampus III Unand dengan program studi agro-eko teknologi serta mendukung pelaksanaan perguruan tinggi lainnya seperti STIKES, STMIK Amanah dan STIT Nahdlatul Ulama. Semua itu dilakukan dalam upaya mencerdaskan generasi muda Dharmasraya.
“Indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, dimana Kabupaten Dharmasraya mengalami kenaikan dari 63,71 di tahun 2004 naik menjadi 70,52 di tahun 2013.
Untuk urusan kesehatan, pemerintah daerah telah membangun sejumlah sarana kesehatan antara lain Puskesmas, dimana pada tahun 2004 hanya 8 unit dan di tahun 2014 telah berjumlah menjadi 13 unit Puskesmas. Untuk Pustu, pada tahun 2004 lalu, hanya sebanyak 43 unit, dan di tahun 2014 bertambah menjadi 44 unit. Begitu juga dengan Puskesri/Polindes, di tahun 2004 hanya berjumlah 59 unit, sementara di tahun 2014 meningkat menjadi 74 unit. Tak kalah pentingnya, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pelayanan di RSUD Sungai Dareh, Puskesmas dan terkahir kebijakan yang ditempuh adalah menerapkan pola keuangan BLUD di RSUD Sungai Dareh dan Puskesmas.
“Untuk kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD, pemerintahan daerah sedang berupaya pembiayaan pembangunannya dari pemerintah pusat. Di samping itu, juga akan mengambil kebijakan demi kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD tersebut,” katanya.
Kemudian lanjut bupati, pada urusan pertanian, pemerintah daerah telah melakukan cetak sawah baru seluas 1.698 hektare, dengan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sebanyak 73 daerah irigasi, membangun kebun bibit rakyat sebanyak 91 unit dengan jumlah bibit yang telah tersebar sebanyak 2,6 juta batang. Dalam pada itu, sejak tahun 2011 sudah tersalurkan sebanyak 50.000 batang bibit sawit, 196.500 batang bibit karet serta kakao sebanyak 330.000 batang.
Saat ini, tercatat luas sawah 7.985 hektare dalam arti telah terjadi penambahan luas sawah sebanyak 1.698 hectare semenjak tahun 2010 lalu. Dengan penambahan luas sawah tersebut, produksi padi telah alami peningkatan sebesar 5,09 persen.
“Hingga tahun 2014 produksi gabah kering panen mencapai 61.000 ton atau setara gabah kering giling sebanyak 52.472 ton, sehingga produksi beras mencapai 32.921 ton. Sedangkan tingkat konsumsi hanya 22.000 ton. Berarti terjadi surplus sebanyak 10.921 ton,”pungkasnya.(ra)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar