Senin, 09 Februari 2015

Sungai Rumbai Didorong untuk Masuk RTRW Provinsi Komisi V Siap Perjuangkan

DHARMASRAYA - Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (6/2). Kedatangan sejumlah wakil rakyat itu disambut langsung oleh Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan, di Aula Hotel Gunung Medan.
Dalam kesempatan itu, bupati mengucapkan terimakasih kepada segenap anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Sumbar yang telah mendukung pengalokasian dana untuk pembangunan berbagai infrastruktur untuk perkembangan Dharmasraya. Diantaranya yakni alokasi pembangunan jalan Padang Aro-Dharmasraya, baik yang melalui Abai Sangir-Sungai Dareh, maupun jalan Padang Aro-Dharmasraya yang melalui PT SMP-Sungai Rumbai. Kemudian juga pembangunan jembatan Batu Rijal yang menurut informasi akan dituntaskan di tahun ini.
"Kita menginginkan itu nanti menjadi alat penggerak perekonomian baru untuk membuka sisi-sisi lain dari Sumatera Barat, Solok Selatan dan Dharmasraya. Saat ini sudah ada alat transportasi mobil damri di sana, yang melewati Sungai Rumbai-Padang Aro. Meskipun jalannya belum di aspal, namun sudah dimanfaatkan untuk transportasi masyarakat. Untuk itu mohon kiranya, anggota dewan Provinsi Sumbar, khususnya Komisi IV agar pembangunan jalan Padang Aro-Dharmasraya ini dapat lebih dipercepat," pinta bupati.
Bupati menginginkan, keberadaan jalan Padang Aro-Dharmasraya itu nantinya dapat mendorong Sungai Rumbai masuk dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi kota alternatif guna mengimbangi Muaro Bungo. "Sekarang ini masyarakat kita dan Solok Selatan berbelanjanya ke Muaro Bungo, di Dharmasraya hanya menumpang lewat, sayang sekali. Padahal kita bisa mensinergikan Sungai Rumbai menjadi kota penyangga untuk pintu etalase Sumatera Barat wilayah selatan," tutur bupati.
Kemudian untuk jembatan Batu Rijal, lanjut bupati, ia juga menginginkan untuk membuka akses jalan hingga ke Belilas. "Dalam hal ini kita akan bekerjasama dengan Pemkab Kuantan Singingi, dan Pemkab Indragiri Hulu. Ini adalah untuk menyambung rencana pemerintah pusat untuk menghadirkan Trans Sumatera dan Kereta Api Sumatera, yang konon kabarnya akan dimulai pada bulan Maret ini. Ini akan menjadi feeder (pengumpan-red), untuk pembukaan jalan ke Kualan Enok dan ke Dumai. Untuk itu kita harus mengambil manfaat dari sana nantinya," paparnya.
Maka, sekaitan dengan hal itu, bupati meminta agar kiranya Komisi IV DPRD Sumbar mendukung niat Kabupaten Dharmasraya untuk memindahkan status jalan provinsi menjadi jalan kabupaten. Dimana saat ini, jalan provinsi adalah jalan lama simpang Sikabau-Sitiung-Koto Padang-Koto Baru-Ampalu. "Kita ingin jalan itu menjadi jalan kabupaten saja, biarlah kabupaten yang mengurus. Sebagai gantinya, provinsi mengambil alih jalan Padang Aro-PT SMP-Sungai Rumbai-Sitiung II-Ampalu-SP1 Timpeh-Batang Kariang Sijunjung. Ini adalah juga dalam rangka mendorong pembukaan akses ke Pekanbaru, Kiliran Jao, dan Padang," ulas bupati.
Tidak hanya itu saja, pemindahan status jalan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi beban jalinsum yang memang sudah sangat padat. Dengan pemindahan status jalan tersebut, bupati berharap truk atau mobil angkutan bermuatan besar tidak lagi melewati jalinsum, kecuali bus penumpang. "Jalan provinsi lama yang kita inginkan menjadi jalan kabupaten itu, ingin kita dorong untuk menjadi jalan destinasi wisata. Untuk itu kami mohon kepada anggota dewan, agar apa yang menjadi apsirasi masyarakat melalui Pemerintah Daerah ini bisa terkabul segera," pungkas bupati.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Yulfadri yang memimpin rombongan, dalam kesempatan itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat Dharmasraya. Saat ini, kata Yulfadri, pembangunan jalan Padang Aro-Sungai Rumbai Dharmasraya sudah dimulai. Namun itu baru dimulai dari Padang Aro, dengan jumlah dana yang dianggarkan senilai Rp 24 milyar tahun ini.

"Kendati demikian, kita akan memperjuangkan agar jalan itu betul-betul mulus hingga ke Sungai Rumbai nantinya. Sedangkan untuk lanjutan jembatan Batu Rijal, juga telah dianggarkan senilai Rp 1,6 milyar,
" ujar Yufadri.

Dalam kesempatan itu Yulfadri juga menawarkan jasa untuk mengkomunikasikan ke DPR RI dan ke petinggi partai di Jakarta. "Dengan banyak jaringan, perjuangan akan terasa ringan," tandasnya.(and)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar